Disel Ngotot Kuasai Lahan Pemprov Walau Belum Ada Hibah

BADUNG - Rapat koordinasi dan sosialisasi pembangunan SMKN 2 Kuta Selatan sedikit heboh, emosi yang diluapkan oleh penggarap lahan tidak mendapat tanggapan berarti, apalagi diberikan berbicara saat pemimpin rapat makan siang. 

Begitu juga sebaliknya, dari pihak warga masyarakat yang hadir mengatakan pihak penggarap menghalangi jalannya pembangunan.

Baca juga: Supriansa: Tambahan Anggaran Desa untuk Pembangunan Indonesia yang Lebih Baik

Menjawab pernyataan dari pihak penggarap yang mengatakan bahwa dirinya keluarga Veteran,  

" Kalo semua Veteran diberikan tanah, habis dong, " jawab salah satu warga menggunakan baju dinas pemerintahan, Senin (22/05/2023), di ruang VVIP Panggung Budaya Prahuarsacita Kawasan Pantai Melasti Ungasan Desa Adat Ungasan.

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Menemui mengejar I Putu Gede Isnawa Adiputra selaku penggarap, menanggapi pertanyaan awak media dengan terbata - bata menahan emosi kecewa. Lahan yang dikuasainya sejak turun temurun dan sudah membayar pajak dibantah oleh pimpinan rapat, " Siapa suruh bayar pajak, belum bersertifikat "

Baca juga: Wakili Bupati Bogor, Kepala DPMD Paparkan UU Desa Kepada Ratusan Kades di Bandung

" Kok tanah yang saya tempati mau diserahkan ke desa adat, padahal banyak saya bawa bukti banyak, surat veteran, SPPT yang masih aktif, Surat penguasaan fisik "

Ia juga mengatakan bahwa ada perbedaan tentang Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BAYU PASUPATI, yang melakukan pekerjaan di lapangan dengan pemenang tender pengadaan kontruksi yakni PT. KENCANA ADHI KARMA. 

Baca juga: Cegah PMK, Babinsa Kuala Batee Gencarkan Pendampingan Vaksinasi Ternak

Berita sebelumnya, klik link

Baca juga: Anton Sujarwo Pamitan, Setelah Lima Tahun Pimpin Desa Aliyan

Ia juga kecewa bahwa saat melakukan kegiatan kenapa pada malam hari, itu tentu mengganggu dan membuat takut anak dan keluarganya.

Menemui I Wayan Disel Astawa selaku Bendesa Adat Ungasan, tetap menginginkan untuk kepentingan pembangunan SMKN 2 Kuta Selatan.

" Kita wajib menuntaskan pendidikan 12 tahun, kita sudah usulkan itu 5 tahun yang lalu "

" Daripada kompromi terus tahun demi tahun, kebetulan ada lahan provinsi dan kita usulkanlah tanah tersebut untuk sekolah karena SMA itu mewenangnya provinsi, " jelasnya kepada awak media.

Baca juga: Saiful Chaniago: Desa Harus Menjadi Pondasi Kemajuan Indonesia

Lanjut menjelaskan bahwa tanah sisa itu diserahkan kepada desa adat, kemudian dibagikan sisanya kepada penggarap setelah digunakan untuk kepentingan desa adat.

Menanyakan tentang belum adanya hibah, Disel mengatakan bahwa hibah masih dalam proses pengajuan. Ia menekankan bahwa pihak DPRD Provinsi sudah mensetujui tentang kebutuhan sekolah untuk di wilayah Ungasan di tanah Provinsi.

Sertifikat Hak Pakai (SHP) 87 dengan jumlah 2, 8 sekian hektar akan digunakan sebagai SMKN 2 Kuta Selatan dan SMAN 3 Kuta Selatan. 

Menanyakan SHP 88, dengan nada tinggi Disel menerangkan kepada awak media bahwa jumlahnya 1, 8 sekian hektar sudah disertifikatkan oleh pihak Provinsi Bali. 

" Sejumlah 25 are diberikan kepada banjar adat, diberikan 50 are kepada pihak kabupaten Badung untuk pertanian, kemudian kita usul kembali untuk Puskesmas rawat inap "

Baca juga: Herman Khaeron Apresiasi Enam Poin Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

" Sisa 1, 2 hektar nantinya itulah yang akan desa adat yang nantinya akan diberikan para penggarap dan para penyakap yang sudah turun temurun "

Ditanya apakah ada ganti rugi yang diberikan kepada penyakap yang bayar pajak, dirinya mengajak untuk diskusi kembali soal itu.

" Siapa yang suruh bayar pajak, sudah jelas sertifikat itu bukan miliknya, " pungkas Disel. (Ray)